Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaankebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
penyusunan kebijakan daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya;
penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya;
penyiapan bahan pengordinasia npelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
Uraian Tugas Kepala Bagian Organisasi adalah sebagai Berikut:
pelaksanaan Perencanaan Operasional Bagian Organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
pelaksanaan Pembagian Tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsioanal dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Bagian Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
pengaturan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsioanal dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Bagian Organisasi sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
pelaksanaan Penyusunan kebijakan daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan;
pelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Kegiatan Pelayanan Publik & Tata Laksana serta Kegiatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
pelaksanaan Penyiapan Bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya agar setiap kebijakanberjalan dengan efektif dan efisien yang berdaya guna dan berhasil guna;
pelaksanaan Penyiapan Bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang sesuai lingkup tugasnya sebagai acuan dalam proses pelaksanaan tugas perangkat daerah;
pelaksanaan Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
pengevaluasian pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsioanal dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan terealisasi dengan baik;
penyeliaan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsioanal dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Bagian Organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan terealisasi dengan baik, sesuai arahan yang di berikan;
pelaporan pelaksanaan tugas Bagian sesuai prosedur dan Peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.